Warga Ibukota diminta untuk berhati-hati terhadap penipuan berkedok perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI ke-489.

Kami tidak ada kepentingan apapun dengan yang bersangkutan

Biro Umum DKI Jakarta menemukan proposal permintaan sponsor HUT DKI yang mengatasnamakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal untuk semua anggaran HUT DKI menggunakan APBD DKI.

Sekretaris Panitia HUT DKI ke-489, Agustino Dharmawan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta tidak pernah menyebar proposal kepada perusahaan swasta, maupun BUMD dan BUMN untuk kepentingan HUT DKI.

"Kami tidak ada kepentingan apapun dengan yang bersangkutan," kata Agustino, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/4).

Menurut Agustino, salah satu proposal yang ditemukan dikirim ke PT Aditoya Multi Guna. Proposal berisikan satu surat beserta dengan browsur mengenai sponsor yang bisa diberikan.

Pengirim proposal atas nama Sugeng Suwadi, yang merupakan pelaksana publikasi semarak peringatan HUT ke-489 Jakarta dan HUT ke-71 Proklamasi Kemerdekaan RI. Surat tersebut tertanggal 06 Januari 2015 dengan nomor 036/HUT-489/JKT/I/2016.

Untuk meyakinkan pihak perusahaan, surat menggunakan logo Pemprov DKI Jakarta di pojok kiri atas dan konsorsium Kota Jakarta di pojok kanan atas. Tercantum juga tembusan ke Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Kepala Biro Tata Pemerintahan, Kepala Dinas Pelayanan Pajak dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

Dari surat tertulis akan diadakan kegiatan pemasangan media publikasi luar ruang dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, balon udara, prisma board, baliho, dan giant banner. Tempat yang akan dipasang di jalan protokol, taman kota, maupun tempat-tempat strategis di wilayah kotamadya DKI Jakarta.

Masih dalam surat itu, mereka mengimbau kepada pimpinan perusahaan swasta nasional, BUMN, BUMD, dan instansi pemerintah untuk dapat berpartisipasi aktif. Tercantum beberapa paket sponsor yang ditawarkan dengan besaran Rp 8 juta-Rp 50 juta.

Agustino menambahkan, untuk tindakan selanjutnya kepada pihak terkait masih menunggu arahan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Untuk sementara pihaknya akan mempublikasikan terlebih dahulu temuan penipuan ini.

"Sementara ini kami publikasikan terlebih dahulu. Untuk tindakan selanjutnya masih menunggu arahan. Tapi kami tidak bertanggung jawab dengan adanya proposal tersebut," tegas Agustino yang juga menjabat sebagai Kelapa Biro Umum DKI Jakarta.

Agustino juga sudah meminta kepada Bank DKI untuk mengecek keuangan dari Sugeng Suwardi. Karena yang bersangkutan mencantumkan rekening Bank DKI sebagai proses transaksi.

"Kami sudah koordinasi dengan Bank DKI. Namun mereka tidak bisa membuka data dengan alasan kerahasiaan nasabah," tandasnya.